aset daerah. Menurut Halim (2004) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Daerah”. aset daerah

1. Pelayanan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. 69) bahwa variabel Sistem Akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Konsep Aset Daerah II. Sumber Aset Daerah Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. manajemen aset daerah sebagai berikut (Siregar, 2004: 520): 1. Pemanfaatan Sabda Dalam Inventarisasi Aset Daerah Guna Mendukung Penerapan E-Government Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati bertempat di Jalan Setiabudi No. Bapak Ketut Budiasa S. Halaman ini telah diakses 395443 kali FILE-FILE PERATURAN. Rekonstruksi RPJMN 2015-2019 Terhadap RPJMD 2013-2018 Pemerintah Kota Bekasi. Caranya dilakukan validasi seluruh aset yang dimilikinya dengan tahapan: Melakukan penataan aset dengan mengikuti Permendagri nomor 17. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai. Link Terkait. Pengelolaan/manajemen aset daerah / Barang Milik Daerah ( lihat bimtek aset daerah ) meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Esensi utama adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan aset milik daerah diarahkan agar sesuai dengan. Manajemen Aset merupakan suatu proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, mampu mendorong tercapainya. (Soleh, 2010) Salah satu optimalisasi barang daerah/aset daerah yang dapat dilakukan agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahkan meningkatkan PAD yaitu melalui:dalam manajemen aset daerah. penyerahan barang milik daerah; b. 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari. 2021. Menurut Badan. Aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh daerah yang memiliki manfaat untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Hijri,Jurnal,2016), hasil penelitian memperlihatkan pada Pemda Kabupaten Bima telahAset daerah menurut PSAP (pernyataan standar akutansi pemerintah), ialah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai dampak peristiwa masa lalu, serta diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat pada masa yang akan datang. p. daerah adalah ketidaktertiban dalam dalam pengelolaan data barang (aset) ini menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang penting dikuasai atau dikelolanya, sehingga aset – aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. 2. (031) 5312144 Psw. Negara/Daerah, bentuk pemanfaatan aset Negara terdiri dari sew a, pinjam pakai, KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), Bangun Guna Serah (BGS), atau Bangun Serah. Pengelolaan Aset Daerah 2023 Fasilitas Peserta. Rencana Umum Pengadaan. Tujuan dari pelatihan Bimtek Aset Daerah adalah : Optimalisasi peran dan fungsi SKPD dalam mengimplementasikan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Aset Daerah. Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Kotwaringin Barat, yang menggantikan Badan Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) di daerah. 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 sistem informasi aset Jateng Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016. di satu sisi pendapat menurut UU No. perumusan kebijakan teknis. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan. Dapat ditinjau menurut praktek pengelolaan yang Belum mengikuti ruang. Memahami pengelolaan aset berkelanjutan 6. modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi. Permasalahan Kurang Optimalnya Manajemen. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Manado, 25 April 2022 - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara, Ibu. 19. Tentang Kami. I. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman TeknisSeremoni, Penandatanganan Penyerahan Hibah BMD Milik Pemprov Kepada Badan Kegawaian Negara. Pengertian Aset – Perlu diketahui bahwa bisnis bukan hanya tentang modal saja. 20. 34 Pati dan mulai beroperasi pada tanggal 29 Maret 2009, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan(BPAD, Jakarta) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi atas sistem pensertifikatan aset tanah kepada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Esensi utama adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan aset milik daerah diarahkan agar sesuai dengan batasan- batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset. 2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini: Asetadalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikioptimalisasi aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Aset Daerah. Abstract:  The Effectiveness of the Local Assets†(Study About the Management of Fixed Asset (Land) in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), the City Government of Malang), it purposed to find out the effectiveness of the management of fixed local assets (land) area which is managed by Badan Pengelolaan. Sekretariat,. Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan jumlah responden sebanyak 63 orang kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan uji instrument dan analisis regresi liniear berganda. Aset pemerintah daerah ini menyediakan sejumlah informasi yang menerangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan potensi dan sumber keuangan Kota Bandung yang kemudian dikelola oleh pemerintahannya . Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2). 547, peraturan. Pada bulan Ramadan 1430 H, atau tepatnya hari Rabu tanggal 2 September 2009, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh gempa yang berpusat di Tasikmalaya. Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2. dikuasai ya ng b erwujud, b aik yang . dan Aset daerah perlu mendata aset tanah secara lengkap dan akurat untuk mempercepat proses sertifikasi Kata kunci: Optimalisasi,,Keuangan,Pemanfatan, Aset Tanah,Pendapatan Asli Daerah PENDAHULUAN (15-20%) 1. Hal tentang pengelolaan aset/barang milik daerah diatur dalam PP No 27 Tahun 2014 untuk menghindari penyelewengan dalam pemakaian aset. PERMENDAGRI No. Investasi Keuangan (Financial Investments) Ini adalah investasi dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan sertifikat deposito. pengoordinasian dan fasilitasi pelayanan pendapatan, pengelolaankeuangan dan aset daerah; 3. Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah. Selain itu, dalam rangka optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah maka didirikanlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 134. 8 sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya dan akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang (Siregar, 2004). Ditetapkan di Jakarta. Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung. Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Nomor 47 Bentuk Peraturan Menteri Dalam. Nama Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2. bergerak maupun yang tidak. Salah satu dari pelayanan publiknya adalah Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pajak Daerah. Info Jadwal Bimtek Nasional – Bimtek Aset Daerah Dan Barang Milik Daerah. Fungsional, Pengambilan Keputusan dan Pemecahan masalah masalh di bidang pengelolaan BMN/BMD yg dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran barang, pengguna barang, pengelola barang/Ka daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing masing. 1 Wates, Telp: (0274) 773221 Fax (0274) 773221 Email: bkad@kulonprogokab. Aset daerah merupakan harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai,dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang seluruhnya atau sebagian di biayai dengan dana. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Serang yang mengurus segala tentang kekayaan daerah Kabupaten Serang. Badan Pengelolaan Aset Daerah berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. Lamongan OPINI BPK ATAS LKPD KABUPATEN LAMONGAN WTP. Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 78). Sebagai salah satu hasil pembangunan, barang daerah merupakan inventaris daerah yang perlu dijaga agar pemanfaatannya dapat optimal. Kejelasan status kepemilikan aset. Klaim pemilikan tanah oleh lebih dari satu pihak bisa terjadi mengingat aset tanah bersifat sangat strategis dan nilainya tidak turun dan justru mengalami kenaikan. Kedua, Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD. Download Info Pajak dan Dashboard; Email Bakeuda; Provinsi Kalimantan Selatan; Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor Kalsel; Sistem Info. , 2017). bergerak maupun yang tidak bergerak . Nilai ekonomi (economic value) 2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan kepada Pengguna Barang melakukan. Gambar 1. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah, Pemerintah. dan Aset Daerah ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2014. 1. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. 1 Pengertian Aset Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik. 15 Laporan hasil pengadaan Barang Milik Pemerintah Provinsi, terdiri. Kebijakanpengelolaan barang milik negara/daerah. Salah satu bidang penyelenggaraan pemerintahan tersebut terkait pengelolaan keuangan daerah, dimana didalamnya termasuk pengelolaan aset daerah/barang milik daerah. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Muchamad Nurcahja, ST. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 6. Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. , dan wulandari, retno. Data Terbaru. Aset daerah / Barang Milik Daerah, pada dasarnya merupakan bagian dari aset negara yang harus dikelola secara optimal dengan melihat prinsip efesiensi, efektivitas,. Sebab, sampai sekarang aset masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Sekretariat Daerah dilebur ke dalam Badan Pengelola Keuangan (DPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat pada bulan Juli 2008, sesuai dengan Peraturan Daerahperaturan, setiap pemerintah daerah dapat mengelola setiap aset daerah yang ada secara optimal serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Negara yang tertib, akuntabel, dan. Terdapat dua poin penting yang dikaji dalam tulisan ini yakni terkait organisasi YayasanBadan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan, meliputi aspek pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah untuk Jawa Barat. 23. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA A. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember. 26. sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Seperti: Kantor Dinas, Badan, Sekretariat dan Inspektorat B Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Bermotor, Alatkeuangan daerah. "Daerah perlu menata dan mengelola aset daerah atau barang milik daerah, bahkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah," ujar Fatoni dalam keterangan tertulis, Kamis (17/3/2022). 3 No. Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan. Latar Belakang Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Zulkarnain Lubis, M. Dalam pengelolaan aset. Meo, Y. Abstrak: Pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecua-lian (WTP) di Kabupaten Kampar. Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015. (031) 5351487. 4. pemerintah25. 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2017 . Salah satu pengelolaan Aset daerah adalah penghapusan dan pemindahtanganan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai. melibatkan unsur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Mengoptimalkan aset yang dimiliki dan meningkatkan kemampuan aset untuk menghasilkan keuntungan melalui beberapa kontribusi sesuai dengan. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah harus didasari dengan pengelolaan yang baik agar aset yang tercatat menjadi bahan pertimbangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Status: Berlaku Keterangan Status: Mencabut. Peningkatan kapasitas. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah pengelolaan aset bergerak di Dinas Pendapatan Pengelolaansetiap Pemerintah Daerah, sehingga tujuan bernegara yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan pedoman pengelolaan BMD yang merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta menyelenggarakan pelayanan publik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputinon aset daerah pada kawasan lindung Pamurbaya di Kecamatan Rungkur Surabaya, serta kendala-kendala yang dihadapi. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Dilihat dari segi Pengguna Aset/BMD tersebut yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, ini dapat dilihat dari Kode Lokasi barang, 2. Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. (Niu et al. Memahami karakteristik aset dan perencanaan aset daerah 4. Infrastruktur . Karena dari peraturan daerah tersebut terlampir bahwa fungsi BPKD tidak hanya menangani pengelolaan keuangan daerah, namun juga pengelolaan aset daerah. didiek. UMUM 1. Bidang Aset mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan perencanaan program pengendalian dan pemberdayaan aset/BMD. 2017 •. Hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah dapat menguasai tanah dengan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun, untuk digunakan sebagai bahan(BPAD, Jakarta) BPAD Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, kunjungan kerja tersebut dalam rangka studi banding yang akan dilakukan BPKAD Kab. SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD dibuat dengan harapan agar Pemerintah Daerah dapat terbantu dalam menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Aset melalui media teknologi informasi, dengan proses. ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA BADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG. 2. aset daerah tersebut telah diatur oleh Pemerintah dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Jenis risiko kecurangan sangat beragam. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, 12 (2), 2021 208 Terkait pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah. KEPALA DAERAH INOVATIF 2020 BIDANG KESEHATAN. FOTO KEGIATAN Rapat Perumusan Timeline dan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024. Pejabat Penatausahaan barang pada pengelola barang, mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 1) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi : Perumusan kenijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah. Pengelolaan / manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan),. Secara singkat, berikut pengertian dan implikasi kedua sumber aset ini: 1. id, GORONTALO Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Husin Halidi menuturkan, saat ini terbit peraturan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan. Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemanfaatan itu dilakukan oleh Satuan Kerja. Pemanfaatan Aset Daerah Kabupaten XYZ Studi XYZ Plaza Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Pengertian Aset: Jenis, Klasifikasi, Contoh, dan Peranannya. . Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh. Mengenai pelaksanaan pengamanan barang milik daerah diketahui bahwa saat ini belum dilakukan secara optimal, sebagai contoh di Provinsi Papua masih terdapat aset yang bermasalah antara lain aset yang belum bersertifikat, aset yang dalam sengketa dengan pihak lain, ataupun aset yang dalam penguasaan pihak ketiga. 196210051992011003 Sub Bid. perencanaan,pengadaan,penggunaan atau pemanfaatan,pengamanan,pemeliharaan,dan. Pengelolaan Aset Daerah FKP2B Cikarang 6. Di Situs Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Artikel dan Berita. Bimtek/Diklat Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, dan Penatausahaan Aset Barang Milik Daerah/Negara. pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk. com2, lindalambey@yahoo. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2010:169), menyebutkan bahwa. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Didalam berbagai aturan-aturan yang dapat dijadikan acuan baik Permendagri No 7 tahun 2007, Undang-Undang No. Guna mendorong pemerintah daerah dalam menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah yang disusun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Sebab, sebuah bisnis yang dibangun harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. DASAR HUKUM ORGANISASI. Direktur. Kemudian mulai tahun 2011 untuk meningkatkan pengelolaan barang milik daerah, pemerintah Kota Batu melalui BPKAD bidang Aset dengan pihak ketiga membuat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap Kota. Selanjutnya, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 yang merupakan Lampiran XXVI Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan. Properti. id : 294 Hlm. Jika Masih banyak ditemui kasus-kasus kacau penatausahaan aset yang lain yang tidak mungkin diuraikan di sini. Jenis risiko kecurangan sangat beragam. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.